Kapolres Sampang Intruksikan Bawahannya Tak Layani Wartawan Tanpa UKW Bahkan Tuding 1000 Lebih Wartawan Tak Jelas

Sampang - Sejumlah jurnalis di Kabupaten Sampang dihebohkan oleh pernyataan Kapolres Sampang, Jawa Timur, AKBP Arman saat menerima Audensi dari media JawaPes yang didampingi oleh beberapa media lainnya, yang sempat melontarkan pernyataan lebih dari seribu wartawan yang ada tidak jelas dengan tegas. selasa (14/06/2022) 

Ketidak jelaskan yang dilontarkan oleh Kapolres Sampang AKBP Arman lantaran tidak memiliki sertifikasi jurnalistik (UKW) dan tidak terdaftar di Dewan Pers, sehingga dengan lantang dan tegas bahkan dengan nada emosi pihaknya mengintruksikan kepada jajarannya untuk menolak wartawan yang tidak miliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW). 

Baca juga: Momentum BAZNAS Berbagi, Rudi Ungkap Rasa Bangga Kepada Satpol PP dan Petugas Kebersihan Kota Batam

Bahkan pihaknya mengatakan kepada beberapa Kasat & Kasi Propam bahwa jika ada yang menerima konfirmasi dari wartawan yang tidak memiliki UKW dan tidak terdaftar di Dewan Pers, tidak segan akan memeriksa anggotanya tersebut yang berikan keterangan. 

"Kode etik jurnalistik sudah belajar belum (tanya kepada wartawan_red), punya sertifikat gak..?, mana ?, daftarkan ke humas, supaya tau kasi Humas ini mana yang terdaftar dan mana yang gak, kalo gak ngapain dilayani, " katanya dengan nada emosi dan membentak wartawan

Baca juga: Dubes RI: Promosi Wisata Tingkatkan Kunjungan Wisatawan dari Malaysia

Meski Pokja Polres Sampang masih banyak wartawan belum memiliki UKW & Perusahaan Pers nya belum terdaftar di Dewan Pers, pihaknya dengan tegas akan merintahkan untuk merapikannya, dan selama dirinya menjabat Kapolres Sampang akan memerintahkan Kasi Humas untuk berkoordinasi secara profesional. 

"Jadi yang dianggap media adalah yang terdaftar di Dewan Pers dan memiliki sertifikasi, sehingga tau kode etik jurnalistik, setelah itu kalau tidak ada yang melayani wartawan sesuai profesionalnya anggotanya yang saya periksa, jelas Kasi Propam, " intruksinya kepada Kasi Humas dan Kasi Propan yang mengikuti audensi tersebut. 

Baca juga: Bersama Kemensos, ITS Perkuat Moda Transporasi Laut di Papua

Lanjut AKBP Arman kepada Kasi Humas seusai kegiatan Mou beberapa waktu lalu, memerintahkan dan memastikan wartawan yang terdaftar di Dewan Pers yang memiliki sertifikasi jurnalistik dilayani sehingga semua tulisannya bisa dianggap karya jurnalistik atau bukan. 

"Jadi tidak ada sembarangan itu, saya wartawan, saya ini, harus jelas dulu, terdaftar tidak?, makanya ada Pokja, ada Pokja, dan yang masuk Pokja ayo kita layani, kalo tidak ngapain kita layani, kalo kita layani semuanya seribu (1000) lebih itu tidak jelas (wartawan_red), " tudingnya

Baca juga: IKM Perum Rici Serahkan  Bantuan Gempa Melalui DPD IKM Kota Batam

Perlu diketahui pernyataan AKBP Arman tersebut ketika audensi sedang berlangsung bersama beberapa awak media yang sebelumnya wartawan JawaPes meminta untuk menggelar audensi perihal penyaluran Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima, Warung Kecil dan Nelayan (BTPKLWN) beberapa waktu lalu, dimana sejumlah awak media dilarang melakukan kegiatan jurnalistik oleh petugas atas intruksi Kapolres Sampang.

Sedangkan Koordinator III media JawaPes menyayangkan pernyataan Kapolres Sampang tersebut, yang terlihat tampak arogan berbeda dengan yang di gaungkan institusi Polri yang Presisi, padahal menurutnya kedatangan para insan pers tersebut datang dengan cara baik - baik dan beretika dengan mengajukan atau mengajak audensi. 

Baca juga: Tuai Polemik BPNT, Ketua PC PMII Sampang: Pemkab Tidak Punya Itikad Baik

"Kami datang dengan baik - baik dan beretika, namun Kapolres Sampang sangat tidak menghargai insan pers, ya bagaimana lagi Kapolres tidak bersahabat, padahal kedatangan kami ingin menyampaikan temuan - temuan di lapangan terkait BTPKLWN yang disalurkan melalui Polres Sampang, " tuturnya

Bahkan hal tersebut mendapat perhatian khusus dari Rifai selaku Sekjen LSM Lasbandra, dengan tegas pihaknya tidak segan akan mengajak semua wartawan dan LSM gabungan untuk mencari semua informasi terkait penyimpangan dan pelanggaran semua anggota Polisi jajarannya

"Agar Kapolres tahu bahwa anak buahnya juga banyak pelanggaran kode etik kepolisian dan akan kami surati Kapolda dan Kapolri atas sikap Kapolres Sampang yang jauh dari kata Santun apalagi Presisi sebagaimana yang tengah digaungkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, "tutupnya.(Huz/Full)